Keadilan Dan Hak Masyarakat Dalam Administrasi Publik

Keadilan Dan Hak Masyarakat Dalam Administrasi Publik 

Dua puluh lima tahun yang lalu, keadilan masyarakat diperkenalkan sebagai variabel yang dapat digunakan bagi penelitian ilmiah, dan sebagai konsep filosofi dari administrasi publik, serta panduan bagi tindakan etis bagi pelayanan publik. Bab ini akan dimulai dengan nilai-nilai filosofi dan pengembangan teori, dan sebagai pertimbangan untuk diaplikasikan pada aspek-aspek keadilan masyarakat.

Nilai-Nilai Filosofi dan Pengembangannya Secara Teoritis

Dwight Waldo [1949] mengemukakan bahwa administrasi publik adalah gabungan antara seni dan ilmu-ilmu pemerintahan yang akhirnya berkembang menjadi seni dan ilmu-ilmu manajemen. Efisiensi dan ekonomi menjadi hal yang pokok dalam teori manajemen, dan hak masyarakat menjadi hal yang pokok dalam teori pemerintahan. Di awal tahun perkembangan administrasi publik di Amerika yang modern, Woodrow Wilson [1887, 1941] menjadi tokoh utamanya. Teori efisiensi bisnis dapat digabungkan dengan teori pemerintahan yang demokratis – yang mengemukakan bahwa pemerintah dapat menggabungkan antara efisiensi dengan keadilan. Di pertengahan tahun 1960an, teori manajemen mempertanyakan tentang hak dan keadilan. Meskipun demikian, pendapat umum beranggapan bahwa administrasi publik adalah bagian dari proses politik.

Di awal-awal tahun, diyatakan pula bahwa administrasi publik harus netral dan tidak dipengaruhi oleh kebijakan politik, dan mengabaikan keadilan sosial. Administrasi merupakan bagian dari politik, yang seringkali terjadi, pemimpin terlibat dalam proses kebijakan, dan diharapkan netralitasnya. Keadilan sosial sebagai panduan bagi tindakan administrasi dengan keseimbangan nilai-nilai ekonomi dan efisiensi. 

Willbern [1973] berpendapat bahwa hak masyarakat “tidak tepat untuk mendefinisikan tujuan atau nilai-nilai administrasi” [hal 376]. Ia menyatakan bahwa “hak masyarakat dapat ditolak dengan mengunakan bukti-bukti”. Tetapi kesalahan besar ini dapat dihilangkan oleh kaum intelektual yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang bernilai dan memiliki konsekuensi nyata pada pemahaman mengenai perilaku manusia dalam situasi administratif [378].

Hak masyarakat membutuhkan kesempurnaan, sebelum menambahkan efisiensi dan ekonomi dalam 3 pilar yang mendasari administrasi publik. Proses ini dimulai dengan Symposium on Social Equity and Public Administration yang dimunculkan dalam Public Administration Review [Frederickson, 1974]. Peranan penting dalam simposium ini mengilustrasikan tentang teori – proses pengembangan dalam administrasi publik.

Pertama, hak masyarakat dipahami sebagai [1] dasar dari demokrasi masyarakat, [2] berpengaruh pada perilaku manusia dalam berorganisasi, [3] sebagai dasar hukum untuk distribusi pelayanan publik, [4] sebagai dasar untuk menerapkan pelayanan publik, [5] sebagai dasar dari pembentukan kelompok, dan [6] sebagai tantangan bagi penelitian dan analisis [Frederickson; 1974].

Kedua, setelah membicarakan tentang bagian dari subyek, bangunan teori apabila dikumpulkan secara bersama akan menjadi lebih baik walaupun kita tetap saja tidak dapat menggabungkannya.

Ketiga, kita dapat memulainya dari definisi yang ada. Di sini diprioritaskan pada teori distribusi keadilan. Douglas Rae dan teman-temannya [1981] mengatakan “keadilan adalah satu hal yang paling sederhana dan abstrak, termasuk didalamnya menciptakan dunia yang konkrit dan kompleks. Dapatkah kita membayangkan formasi pemerintahan sebelumnya? (hal.3 ) Hak masyarakat menjadi pilar ketiga dari administrasi publik.

Kita kembali pada teori deskriptif, yang definisinya dapat digunakan untuk teori dan praktek dalam administrasi publik. Mengikuti pendapat Ray dan kawan-kawan, kita menyatukan dalam bahasa yang belum sempurna mengenai keadilan dengan definisi dan contoh. Kita dapat memperkirakan contoh untuk mengkonstruksikan sebagai gabungan teori tentang hak-hak masyarakat. Dalam bab ini, akan disajikan dasar-dasar dari pertimbangan hukum dan perspektif penelitian tentang hak masyarakat.

Penggabungan Teori-Teori Hak Sosial

Gabungan tentang teori hak masyarakat memberikan tipe-tipe keadilan dan penerapannya seperti yang dijelaskan berikut ini;

Persamaan Individu

Persamaan individu, contoh terbaiknya adalah prinsip “satu orang satu suara “. The Golden Role dan Emanuel Kant’s mengkategorikannya ke dalam persamaan individu. Pada prakteknya administrasi publik memberi contoh persamaan individu.

Persamaan Bagian

Masyarakat yang kompleks membutuhkan persamaan bagian yang sama. Petani memiliki sistem yang berbeda dalam membayar pajak daripada pemilik perusahaan. Hirarki yang digunakan dalam konsep ini adalah: Jenderal bintang lima yang senior sama dengan warga negara yang lain, dan tidak diperlakukan sebagai warga yang diutamakan. Persamaan ini sangat penting untuk kebijakan publik dan administrasi karena pelayanan publik membutuhkan hirarki. Dalam hal ini setiap orang adalah sama.

Perbedaan

Perbedaan dikategorikan dalam kelompok dan sub kelas. Pada tahun 1896, Plessiy vs Ferguson memutuskan bahwa kelompok kulit hitam dan kulit putih tidak bisa dipisahkan, karena mereka pada dasarnya sama. Brown ves Topeka Board of Education menyimpulkan bahwa pada tahun 1954, pemisahan rasial merupakan tindakan yang tidak menyamakan kedudukan manusia. 

Persamaan Dalam Bidang Hukum

Bagaimana cara memutuskan apa yang disebut persamaan? Persamaan dalam bidang hukum ditandai oleh kebaikan, pelayanan, atau keuntungan. Apabila sekolah dan perlindungan pemadam kebakaran dapat disediakan pemerintah, lalu kenapa kursus golf dan fasilitas rekreasi tidak? Persamaan dalam bidang hukum membutuhkan pemisahan yang jelas termasuk diantaranya pekerjaan, investasi, dan gaji. Seringkali pemerintah menguasai persamaan ini untuk mengoreksi kegagalan yang dihasilkan oleh pasar dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Persamaan Kesempatan

Persamaan kesempatan dibagi menjadi prospek mendapatkan kesempatan dan arti kesempatan itu sendiri. Prospek mendapatkan kesempatan berarti, dua individu memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kesempatan itu sendiri berarti dua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan apabila mereka memiliki talenta yang sama atau kualifikasi yang sama. Tujuan dan pengaruh dari persamaan ini tidak sama dengan persamaan untuk mencari sukses tetapi legitimasi sebagai prospek untuk sukses (Ray and Associate; 1981, hal.66) Pendapat Aristoteles tentang persamaan seharusnya diangkat dalam konstitusi sebagai contoh untuk mendasari persamaan kesempatan.

Dalam masyarakat yang berbeda, tidak semua bakat dikembangkan secara sama. Menurut John Scharr, “setiap masyarakat memiliki kesatuan nilai-nilai, dan mereka rata-rata tidak memperhatikan hirarki yang ada, persamaan kesempatan seharusnya direvisi: persamaan kesempatan seharusnya dibangun berdasarkan hal yang dimiliki oleh orang-orang.”(1967;231 dan Scharr,1964).

Nilai-nilai Persamaan

Nilai-nilai persamaan diawali dengan konsep persamaan. Persamaan berarti individu mendapatkan keadilan. Permasalahannya, persamaan merupakan hal yang sensitif. Ray dan kawan-kawan menganggap persamaan individu didasarkan pada pembagian keadilan tentang apa yang masing-masing individu butuhkan. Misalnya: anak-anak dengan kekurangan (cacat) dapat dibandingkan dengan anak-anak yang sehat atau keterbelakangan mental dibandingkan dengan anak pintar. Persamaan akan dihargai oleh seseorang apabila dipraktekkan dalam administrasi publik untuk membuat peraturan yang lebih humanis.

Hal ini sangat universal. Lebih sederhana daripada sekedar retorika dan slogan, The Compound Theory of Social Equity sangat kompleks untuk dikonstruksikan dalam definisi dan konsep persamaan berubah dari satu konsep ke banyak konsep yaitu kebersamaan (Ray dan kawan-kawan 1981). 

Apakah persamaan individu menjadi bagian atau pemisah? Apa hak masyarakat dapat digunakan untuk mempertahankan demokrasi pemerintah dan ekonomi pasar ? The Compound Theory of Social Equity akan melayani kerangka-kerangka batasan ini dalam teori dan prakteknya untuk menjawab pertanyaan dibawah ini.

Beberapa Penerapan Mengenai Penggabungan Teori Hak Sosial

Berdasarkan perkembangan sejarah mengenai administrasi publik dinyatakan: “administrasi publik adalah tindakan hukum.” Oleh karena itu, bukan sesuatu yang baru apabila perkembangan hak masyarakat juga berhubungan dengan hukum [McDowell; 1982]. Menurut Haar dan Fessler [1986], “anggota dewan perwakilan baik di daerah maupun di pusat – sering kali menghindar dari tanggungjawabnya. Hasilnya, tidak ada alasan jika pengadilan yang akan memutuskan agar mereka bertanggungjawab [hal. 18]. Pengadilan akan menyatakan bahwa keadilan akan diterapkan sebagai perlindungan hukum bagi pelayanan ketetapan. Pegawai – baik lembaga legislatif maupun eksekutif - yang secara alamiah akan mengutamakan kepentingan mayoritas. Pilihan pegawai – publik dan administrator – hanya akan berkonsentrasi pada efisiensi dan ekonomi.

Pegawai

Peraturan berpengaruh pada pemerintahan untuk mempekerjakan pegawai, baik swasta maupun negeri. Yang patut dipertanyakan dalam peraturan disini adalah, siapa yang akan memberikan pekerjaan? Apa kriterianya dan bagaimana cara mengaplikasikannya?

The Civil Rights Act of 1964 dan The Equal Employment Act of 1974 merancang cara untuk menerapkan persamaan antara pegawai swasta dan pemerintah. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara menyatukan perbedaan. Penerapan yang adil dapat diukur dengan talenta, keahlian, dan kemampuan untuk menerima suatu pekerjaan. Tahun 1971, Griggs vs Duke Power, kualifikasi yang ditetapkan untuk memperoleh pekerjaan tidak sesuai dengan pekerjaan yang diberikan – khususnya bagi warga kulit hitam – yang menjadi korban kekerasan dalam hukum. Masalah rasial sebagai bentuk dari aksi suatu golongan yang membedakan antara kulit hitam dan kulit putih.

John Nalbandian [1989], menyusun laporan yang didukung oleh Griggs untuk membatasi secara sistematis bahwa “kelompok akan beraksi jika permasalahan dalam kelompok tidak dapat diselesaikan” [hal.39]. Tahun 1978, kasus dari University of California Regent vs Bakke yang merayakan kemenangan atas dukungan keadilan yang lebih mengutamakan golongan kulit putih, pada saat yang sama melindungi kaum mayoritas yang menyukai persamaan hak dalam masyarakat yang lebih terlindungi.

Kelompok penegak hukum dan dewan menetapkan pengaruh dari persamaan pada kesempatan pegawai antara minoritas dan mayoritas pada kelompok rasial dan etnis tertentu – lebih diakibatkan karena jender [Ingraham dan Rosenbloom, 1989]. Nalbandian memprediksikan bahwa nilai-nilai dari hak masyarakat akan diputuskan dengan keseimbangan baru pada praktek-praktek pekerja yang ditekankan untuk efisiensi [1989, hal. 44]. Pertengahan tahun 1990an, Nalbadian memprediksikan bahwa dewan dan kongres akan menghilangkan kebijakan mengenai “warna kulit”. Dengan kata lain definisi tentang persamaan ini didasarkan pada perbedaan yang didasarkan pada nilai-nilai rasial dan etnis.

Kontrak

Tahun 1977, Public Works Employment Act, pemerintahan federal mendirikan kelompok bisnis yang diutamakan untuk kaum minoritas. 10 % dari masyarakat pekerja dari anggota kelompok minoritas. 10 % ini telah dibuktikan oleh Fullilove versus Klutznik (1980). Justice Thurgood Marshall, dari kelompok mayoritas menulis; dewan bersama-sama kongres memiliki otoritas untuk menggerakkan masyarakat di dalam suatu negara yang berarti persamaan kesempatan, bukan diskriminasi di masa lalu yang selamanya akan membeku di dalam hubungan masyarakat

Suara minoritas dari Justice Voter Steward mengatakan, dalam pandangan saya, pemilik usaha minoritas tidak perlu menghilangkan perlindungan persamaan di mata hukum. The Fourteen Amendment menyatakan bahwa hukum berdasarkan kepada silsilah. (Fullilove versus Klutznik).

Hakim Marshall dan Steward menggunakan pengertian yang berbeda, dan mereka yang menyimpang dari permasalahan apa yang dimaksud dengan persamaan. Bagi Marshall perbedaan adalah hal yang pokok. Sedangkan menurut Steward persamaan individu adalah hal yang utama. Akhirnya Marshall harus beranggapan bahwa kesempatan untuk dikontrak didasarkan kepada persamaan prospek dapat disetujui oleh Steward.

Dari 10 % ditahun 1977, Works Employments Act, the Supreme Court meningkat menjadi 30 % bagi kaum minoritas untuk bekerja di City of Richmond, Virginia. Program ini disetujui oleh 33 negara bagian dan lebih dari 200 kotamadya (City Richmond vs J.A. Croson Company,1989). The Richmond memutuskan bahwa kekerasan dalam Fourteen Amendment karena warga kulit putih mengingkari persamaan perlindungan dalam hukum (New York Times, Jan.24,1989;hal.1,12). Tidak diragukan lagi bahwa ketetapan ini disetujui sebagai hak masyarakat. Lebih jelasnya hukum digunakan untuk menerapkan persamaan hak yang sama di mata masyarakat.

Layanan Pemerintah

Tahun 1968, Andrew Hawkins, seorang blasteran Afrika-Amerika tinggal Promised Land, di lingkungan warga kulit hitam, di Shaw, Mississipi memberikan data yang signifikan mengenai pelayanan di kotamadya bahwa pekerja kasar diperlakukan tidak adil. Karena pelayanan di Caucasian dianggap tidak baik oleh Hawkins, maka ia dan kelompoknya mencabut Fourteen Amendment. Fourteen Amendment sebagai perlindungan persamaan di mata hukum tetapi dewan di daerah tersebut tidak setuju dengan Hawkins dan mengatakan bahwa permasalahan mengenai administrasi kotamadya akan diselesaikan melalui kotak suara. (Hawkin versus Town of Shaw,1969).

Bukti adanya diskriminasi secara kualitatif dan kuantitatif menjadi alasan bahwa pemerintah sebagai pelanan masyarakat melanggar prinsip-prinsip dasar. Dewan tidak diijinkan oleh pemerintah lokal untuk menemukan bukti-bukti statistik yang substansial mengenai diskriminasi pembedaan rasial. Tidak ada yang bisa diterima di sini karena bukti-bukti statistik tidak membedakan tingkatan dan pelanggaran masyarakat pada warga Negara berdasarkan warna kulit [Haare dan Fessler, 1986; 14].

Pendapat Hawkin ini menjadi dasar untuk mengkonstruksikan permasalahan bagi sempitnya pemahaman mengenai persamaan tetapi secara signifikan dewan dapat mempengaruhi alokasi pengambilan keputusan mengenai pelayanan secara mendalam bahwa diskriminasi tidak dapat menjadikan demokrasi yang lebih baik.

Brwon vs Board of Education menyimpulkan mengenai persamaan. Pembedaan batas antara kulit putih dan kulit hitam [atau bahkan hispanik – orang spanyol] menjadi area dalam mempertahankan lingkungan dalam kesatuan integritas. Permasalahan besar yang timbul dapat diselesaikan dengan cara penggunaan bahasa yang sama.

Di Kansas City, Missouri, setelah Brown vs Baord Education memutuskan untuk memisahkan persamaan ke dalam kelompok menjadi suatu hal yang membedakan dan melanggar konstitusi. Pertanyaan yang timbul, apakah mereka akan cukup dengan memberhentikan pemisahan tersebut ke dalam kelompok-kelompok? Ataukah mereka membutuhkan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan karena pembedaan sistem termasuk yang terjadi di sekolah-sekolah?

United States vs Jefferson City Board of Education, mendefinisikan sekolah yang mendukung Fourteenth Amendment untuk membawa dalam persatuan di sekolah antara anak-anak negro dengan anak-anak kulit putih di sekolah. Anak-anak kulit hitam memiliki kesempatan yang sama di sekolah formal, termasuk beraktifitas yang sama dengan anak-anak kulit putih.

Swan vs Charlotte Mecklnburg Board of Education [1971], anggota dewan, memulai “obyektifitas untuk membatasi sekolah umum merupakan sisa-sisa jatuhnya pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Dua kondisi ini terjadi juga di Kansas City, Missouri. Pertama perkembangan interaksi antara masyarakat umum dengan partai-partai yang ada di pemerintah yang menghasilkan lingkungan yang kebih baik bagi warga kulit hitam [menghilangkan rasisme]. Sekolah bagi warga kulit hitam pada saat ini dihadiri oleh siswa dan guru yang berasal dari campuran African American. 

Berdasarkan pandangan persamaan, beberapa contoh yang dapat digunakan untuk melengkapi definisi keadilan ini. Pertama, individu memiliki persamaan, satu suara, suara yang sama untuk menciptakan demokrasi. Kaum mayoritas tidak lagi dapat menyatakan hak konstitusi yang berbeda dengan kaum minorotas. Kedua, seiring dengan perjalanan waktu, muncul persamaan antargenerasi. Perbedaan yang diterima anak-anak kulit hitam di sekolah semakin lama semakin berkurang. Ketiga, sekolah didirikan untuk kepentingan umum, sebagai tanggungjawab pemerintah negara bagian.

Sebenarnya banyak contoh yang menunjukkan perkembangan persamaan hak, termasuk di dalamnya persamaan hak antara pria dan wanita di sekolah dan di masyarakat. 5 tahun sebelum U.S Constution ditulis, menurut Haar dan Fesser [1986], Henry III menyusun Fundamental Level of Social Organization, semua orang memiliki kedudukan yang sama. Doktrin ini menjadi dasar peraturan bagi pemerintah untuk dipertanggungjawabkan. Di dalam hukum, semua monopoli ditiadakan, diganti dengan persamaan hak.

Untuk menerapkan persamaan dalam administrasi publik, pertama, menempatkan hak masyarakat sebagai satu-satunya tujuan utama. Kedua, berbagai teori mengenai hak masyarakat harus dijalankan, karena menjadi dasar dalam persamaan hak. Pada kenyataannya, prinsip lain yang juga harus digunakan adalah efisiensi, karena permasalahan juga sangat kompleks. Ketiga, pelayanan yang sama dalam administrasi publik, efisinsi dan ekonomi yang terbuka untuk persamaan hak masyarakat.

Hak Masyarakat, Analisis, dan Temuan Ilmiah

Konsekuensi dari pengembangan teori bagi distribusi keadilan dan persamaan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam analisis kebijakan. Dua puluh lima tahun yang lalu, banyak dari universitas besar yang mendirikan jurusan kebijakan publik yang khususnya membahas studi interdisipliner dan permasalahan kebijakan. Pada kenyataanya, jurusan dan departemen administrasi publik memberikan penekanan pada perspektif analisis kebijakan. Kebijakan selalu berhubungan dengan – kesehatan, transportasi, penegakan hukum, perlindungan dari bahaya kebakaran, perumahan, pendidikan, sumber daya alam, lingkungan, dan masalah kebangsaan – pada saat ini menjadi subyek yang perlu dianalisis. 

Secara ideologi dan prespektif metodologi dalam analisis politik, didominasi oleh perkembangan ekonomi. Meskipun pemerintah tidak mempengaruhi pasar, model aplikasi pasar inilah yang banyak digunakan dalam analisis kebijakan. Logikanya sederhana. Dalam teori ekonomi, jika individu dan perusahaan memaksimalkan kapasitasnya, maka warga negara dan pemerintah akan melakukan hal yang sama. Pandangan ini sangat populer dengan adanya gagasan pemerintah mengenai deregulasi, privatisasi, beasisiswa sekolah, hubungan antar individu, manajemen, dan minimnya biaya pengawasan dalam pemerintahan Amerika.

Model ekonomi ini sangat kuat pengaruhnya dalam analisis kebijakan. Pemerintahan yang kuat memiliki konsep yang jelas mengenai keadilan, hukum, hak-hak individu, dan persamaan yang digunakan sebagai ukuran bagi indikator masyarakat untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Variasi pengukuran ini merupakan distribusi pelayanan publik dengan umur, ras, jender, pendapatan dan faktor-faktor lain yang rutin terjadi. Kita dapat menggunakan hak masyarakat sebagai konsep untuk menggunakan teori dan peraturan yang standar dalam variabel penelitian. Permasalahan analisis hak masyarakat – dapat digunakan sebagai teori hak masyarakat yang sama dalam hukum – adalah gabungan dari berbagai persamaan karakter.

Dalam tingkatan individu, dari data dan penelitian ditemukan pemetaan yang belum sempurna. Jennifer Hochschield [1981] menganggap bahwa individu memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang persamaan hak di masyarakat. Individu memiliki opini mengenai persamaan yang tergantung dari kehidupan masing-masing dan bagaimana persamaan didefinisikan. Hochschied mendasarkan penemuannya mengenai 3 hal; yaitu sosial – termasuk rumah, keluarga, sekolah dan masyarakat; ekonomi – termasuk pekerjaan, gaji, pajak, dan kekayaan; dan politik – termasuk voting, kehadiran, dan hukum, serta menggunakan 2 konsep tentang persamaan yaitu [1] persamaan nilai dan prosedur yang sama, dan [2] perbedaan sebagai kombinasi dari persamaan dan berdasar pada kesempatan bersama.

Dalam pandangan sosial, individu memiliki prosedur dan norma-norma persamaan. Persamaan untuk merawat anak-anak, suami dan istri, persamaan pengorbanan dalam keluarga, dan persamaan dengan tetangga baik yang kaya maupun miskin, kelas menengah dan kaya. Di sekolah, prosedur persamaan yang adil sangat penting untuk diterapkan dikelas. Di sekolah, anak-anak yang memiliki keterbatasan juga memiliki hak yang sama. Ada beberapa bukti bahwa anak-anak berbakat merupakan anak yang potensial. Walaupun demikian anak berbakat dan anak yang memiliki keterbatasan memiliki hak yang sama. Perbedaan persamaan tidak dapat diterapkan dalam nilai-nilai ekonomi. Dengan kata lain, individu yang menginginkan persamaan kesempatan menjadi tidak sama. Produkifitas lebih dihargai; masyarakat miskin percaya bahwa apa yang mereka lakukan akan menghasilkan distribusi pendapatan yang sama, masyarakat yang mampu percaya bahwa hasil yang didapat tidak akan sama.

Politikus dan masyarakat adalah orang-orang yang sederajat. Politikus dan masyarakat kecil memiliki hak yang sama, mereka harus membayar pajak dan menginginkan kesejahteraan, sistem subsidi dengan cara orang kaya memberi orang miskin. Visinya adalah tetap pada persamaan hak di masyarakat. (Hoschschield; 1981, hal.181). 

Dari semua pendapat yang ada, apa yang ditemukan Hoschschield menjadi ambivalen. Masyarakat mengenali bahwa kadang-kadang pendapat tersebut tidak konsisten. Masyarakat dapat merasakan saling membantu, saling marah, atau saling menyalahkan dalam perbedaan, dan mereka tidak tahu caranya bagaimana menjadi lebih baik lagi. Penelitian mengenai pelayanan pemerintah daerah memiliki pengaruh pada hak masyarakat dalam administrasi publik. Perbedaan tidak berkorelasi dengan kekuasaan, kekayaan, ataupun rasial.

Reformasi di tingkat kotamadya, termasuk didalamnya mengangkat manajer kota, memperhitungkan birokrasi, dan pemilihan non partisan, kekuatan pelayanan publik ditingkat lokal. Pelayanan publik seharusnya dilakukan secara rutin, terpola, dan dapat diprediksikan, dapat dipahami, atau memberi pelayanan yang baik atau peranan pengambilan keputusan. Pelayanan publik sudah seharusnya merespon permintaan masyarakat ( Lineberry;1977, Jones, Greenberg, Kaufman, and Drew; 1978).

Birokrasi sebagai lembaga administrasi publik yang profesional, dapat mendistribusikan pelayanan publik sebagai persamaan umum atau kebutuhan khusus. Administrator publik memahami dan mempraktekkan hak masyarakat seperti efisiensi dan ekonomi yang dipahami secara umum dalam praktek administrasi publik. Hak masyarakat diterapkan setiap hari tidak hanya saat hari pelayanan.